Pertanyaan :
Saya mau bertanya: 1. Apakah semua pasal dalam
KUHPidana tentang Kesusilaan (percabulan, perkosaan dan perzinahan)
termasuk dalam delik aduan? 2. Apakah delik aduan juga berlaku bagi UU
Perlindungan Anak? Terima kasih.
Jawaban :
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul yang samayang dibuat oleh Try Indriadi, S.H.dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 11 Mei 2012.
Intisari:
Tidak
semua pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kesusilaan
termasuk dalam delik aduan. Untuk dapat mengetahui apakah suatu
pengaturan mengenai suatu tindak pidana merupakan delik aduan atau
delik biasa, kita harus melihat konstruksi dari pasal yang mengatur.
Seperti misalnya zina dan perkosaan. Zina termasuk delik aduan,
sedangkan perkosaan termasuk delik biasa.
Sedangkan
dalam UU Perlindungan Anak, jika dilihat pasal-pasal yang terkait
kesusilaan (persetubuhan dengan anak dan percabulan terhadap anak),
tidak ada keharusan untuk dilaporkan oleh korbannya (delik biasa).
Penjelasan lebih lanjut, silakan baca ulasan di bawah ini.
|
Ulasan:
Delik Aduan
Sebelum
menjawab pertanyaan Anda, terlebih dahulu kita lihat pengertian
mengenai delik aduan. Terdapat dua jenis delik dalam pemrosesan perkara,
yaitu delik aduan dan delik biasa. Dalam delik biasa, perkara dapat
diproses tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban). Jadi,
walaupun korban telah mencabut laporan/pengaduannya kepada polisi,
penyidik tetap berkewajiban untuk melanjutkan proses perkara.
Sedangkan, mengenai delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Mr. Drs. E Utrecht dalam bukunya Hukum Pidana II, dalam delik aduan penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan (korban).
Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat mencabut laporannya
kepada pihak yang berwenang apabila di antara mereka telah terjadi suatu
perdamaian.
R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 87) membagi delik aduan menjadi dua jenis yaitu:
a. Delik aduan absolut, ialah delik (peristiwa pidana) yang selalu hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan seperti tersebut dalam pasal-pasal: 284, 287, 293, 310 dan berikutnya, 332, 322, dan 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(“KUHP”). Dalam hal ini maka pengaduan diperlukan untuk menuntut
peristiwanya, sehingga permintaan dalam pengaduannya harus berbunyi:
“..saya minta agar peristiwa ini dituntut”.
Oleh
karena yang dituntut itu peristiwanya, maka semua orang yang bersangkut
paut (melakukan, membujuk, membantu) dengan peristiwa itu harus
dituntut, jadi delik aduan ini tidak dapat dibelah. Contohnya,
jika seorang suami jika ia telah memasukkan pengaduan terhadap
perzinahan (Pasal 284 KUHP) yang telah dilakukan oleh istrinya, ia tidak
dapat menghendaki supaya orang laki-laki yang telah berzinah dengan
istrinya itu dituntut, tetapi terhadap istrinya (karena ia masih cinta)
jangan dilakukan penuntutan.
b. Delik aduan relatif,
ialah delik-delik (peristiwa pidana) yang biasanya bukan merupakan
delik aduan, akan tetapi jika dilakukan oleh sanak keluarga yang
ditentukan dalam Pasal 367 KUHP, lalu menjadi delik aduan. Delik-delik
aduan relatif ini tersebut dalam pasal-pasal: 367, 370, 376, 394, 404,
dan 411 KUHP. Dalam hal ini maka pengaduan itu diperlukan bukan untuk
menuntut peristiwanya, akan tetapi untuk menuntut orang-orangnya yang
bersalah dalam peristiwa itu, jadi delik aduan ini dapat dibelah.
Misalnya, seorang bapak yang barang-barangnya dicuri (Pasal 362 KUHP)
oleh dua orang anaknya yang bernama A dan B, dapat mengajukan pengaduan
hanya seorang saja dari kedua orang anak itu, misalnya A, sehingga B
tidak dapat dituntut. Permintaan menuntut dalam pengaduannya dalam hal
ini harus berbunyi: “,,saya minta supaya anak saya yang bernama A
dituntut”.
Untuk
delik aduan, pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan
sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika
bertempat tinggal di Indonesia. Atau dalam waktu sembilan bulan jika
bertempat tinggal di luar Indonesia.[1]
Dan orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduan
tersebut dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan.[2]
Lebih
lanjut, Soesilo menjelaskan bahwa terhadap pengaduan yang telah
dicabut, tidak dapat diajukan lagi. Khusus untuk kejahatan berzinah
dalam Pasal 284 KUHP, pengaduan itu dapat dicabut kembali, selama
peristiwa itu belum mulai diperiksa dalam sidang pengadilan. Dalam
praktiknya sebelum sidang pemeriksaan dimulai, hakim masih menanyakan
kepada pengadu, apakah ia tetap pada pengaduannya itu. Bila tetap,
barulah dimulai pemeriksaannya.
Di sisi lain, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi:
Barangsiapa
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan
isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan
hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
Dari
rumusan Pasal 285 KUHP di atas dapat diketahui bahwa perkosaan adalah
delik biasa, dan bukan delik aduan. Karena itu, polisi dapat memproses
kasus perkosaan tanpa adanya persetujuan dari pelapor atau korban.
Jadi,
tidak semua pasal dalam KUHP tentang kesusilaan termasuk dalam delik
aduan. Untuk dapat mengetahui apakah suatu pengaturan mengenai suatu
tindak pidana merupakan delik aduan atau delik biasa, kita harus melihat
konstruksi dari pasal yang mengatur.
UU Perlindungan Anak
Ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (“UU Perlindungan Anak”)
yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yaitu antara lain Pasal
76D (persetubuhan dengan anak) dan Pasal 76E (pencabulan anak), sebagai
berikut:
Pasal 76D UU Perlindungan Anak:
Setiap
Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
Pasal 76E UU Perlindungan Anak:
Setiap
Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk
Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.
Hukuman dari perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU Perlindungan Anak sebagai berikut:
Pasal 81 UU Perlindungan Anak:
(1) Setiap
orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
(2) Ketentuan
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap
Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membuju k Anak melakukan persetubuhan dengannya atau
dengan orang lain.
(3) Dalam
hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Pasal 82 UU Perlindungan Anak:
(1) Setiap
orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah).
(2) Dalam
hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka
pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Dari
rumusan Pasal 76D dan Pasal 76E jo. Pasal 81 dan Pasal 82 UU
Perlindungan Anak di atas, terlihat bahwa tidak ada keharusan bagi delik
ini untuk dilaporkan oleh korbannya. Dengan demikian, delik
persetubuhan dengan anak dan pencabulan terhadap anak merupakan delik
biasa, bukan delik aduan. Delik biasa dapat diproses tanpa adanya
persetujuan dari yang dirugikan (korban).
Lebih lanjut, Anda dapat simak juga artikel-artikel berikut:
Demikian sejauh yang kami pahami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No 73);
2. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
No comments:
Post a Comment